Tidak Transparan Volume Pengerjaan Drainase Dari Dana APBD Diduga Terindikasi Korupsi Berjemaah Yang Merugikan Negara

Aswar

- Redaksi

Selasa, 22 Oktober 2024 - 12:33 WIB

5011 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Agaratoday.online Medan – Sebuah proyek kegiatan pembangunan Drainase yang berada di jalan Lizadri Putra 19a kecamatan Medan tuntungan tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bentuk ketidak patuhan tersebut yakni dalam papan nama proyek, tidak mencantumkan nilai volume pengerjaan. Tentu hal tersebut menimbulkan tanda tanya, pasalnya proyek tersebut dibiayai oleh dana APBD sebesar Rp 3.742.464.300.00 Milyar.

 

Kewajiban memasang plang papan nama proyek tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

 

Papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

 

Tidak dicantumkannya nilai volume pada plang papan nama proyek tersebut bukan hanya bertentang dengan perpres. Tetapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

 

 

Dikonfirmasi terkait hal ini, kabid drainase, Gibson Panjaitan saat di konfirmasi tidak menjawab dan berusaha bungkam, terkait volume di lokasi yang berbeda dijalan Lizadri Putra 19a kecamatan Medan tuntungan dalam pengerjaan proyek tersebut menggunakan dana APBD.

 

 

Hal ini terlihat bahwa proyek tersebut adanya dugaan korupsi yang dilakukan dengan tidak tertera nya volume pengerjaan proyek drainase tersebut yang menyebabkan merugikan negara.

 

Rz/YD

Facebook Comments Box
READ  Erwin Henderson Kecewa: Pemanggilan Saksi Berlebihan dalam Kasus KDRT, Minta Perhatian Presiden Prabowo Untuk Pembenahan Oknum Polisi

Berita Terkait

Tidak Transparan Volume Pengerjaan Drainase Dari Dana APBD Diduga Terindikasi Korupsi Berjemaah Yang Merugikan Negara
Ketua Kerukunan Keluarga Turatea Kecamatan Rappocini Berharap Oknum RT-RW Terlibat Politik Praktis Ditindak Tegas
Kepedulian Abdi Negara: Personil Polri di Pelabuhan Soekarno Hatta, Bantu Penumpang Sakit
Erwin Henderson Kecewa: Pemanggilan Saksi Berlebihan dalam Kasus KDRT, Minta Perhatian Presiden Prabowo Untuk Pembenahan Oknum Polisi

Berita Terkait

Rabu, 30 Oktober 2024 - 23:33 WIB

Ketua LSM FMPK Gayo Lues Angkat Bicara Soal Provokasi Isu Rasis

Sabtu, 19 Oktober 2024 - 12:51 WIB

Babinsa Koramil 04/KP Melaksanakan Pendampingan Peyaluran (BLT)Dana Desa di Desa Binaanya

Jumat, 18 Oktober 2024 - 14:58 WIB

Babinsa Koramil 03/Blangkejeren Komsos Dengan Warga Wilayah Desa Binaan

Sabtu, 12 Oktober 2024 - 02:18 WIB

Penangkapan WNA Asal Prancis Oleh Pihak Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon Menuai Kecaman Dari Berbagai Pihak

Senin, 7 Oktober 2024 - 16:02 WIB

Babinsa Koramil 05/ Pining Bantu Warga Binaan Bangun Rumah

Senin, 7 Oktober 2024 - 00:31 WIB

Pasukan Emak-Emak ” Srikandi GAESSS’ Siap Menangkan Paslon No 1 SAID SANI-SAINI di Pilkada Gayo Lues

Minggu, 6 Oktober 2024 - 22:48 WIB

Srikandi GAESSS Dikukuhkan, Ratusan Ibu-ibu Siap Bergerak Menangkan “Said Sani – Saini”

Senin, 30 September 2024 - 21:47 WIB

Yusuf Hasoead Ajak Pendukung GAESSS Cerdas dan Santun Dalam Berpolitik

Berita Terbaru