Kutacane | Ketua Umum Forum Membangun Desa (Formades), Junaidi Farhan, angkat bicara terkait tindakan seorang oknum Kepala Desa Tading Ni Ulihi, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara, yang diduga melaporkan Ketua DPC Formades Aceh Tenggara ke Aparat Penegak Hukum (APH). Menurutnya, langkah itu adalah sinyal kepanikan dan minimnya pemahaman terhadap peran organisasi sosial dalam sistem demokrasi, khususnya dalam fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Dana Desa.
Junaidi Farhan menyampaikan bahwa tindakan pelaporan tersebut tidak akan menghalangi komitmen Formades dalam mengawasi penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan seharusnya dikelola dengan transparansi serta penuh tanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyelewengan pekerjaan yang dibiayai dari Dana Desa menjadi dasar Formades menjalankan tugasnya sebagai lembaga kontrol sosial. Langkah pelaporan terhadap pengurus Formades justru memperkuat kecurigaan bahwa ada hal-hal yang ingin ditutupi oleh pihak-pihak tertentu.
Lebih jauh, Junaidi menyoroti ketidaksiapan sebagian kepala desa dalam menerima kritik sebagai bentuk pengawasan yang sah. Ia menilai tindakan melapor ke aparat hanya karena dikritik adalah bentuk antidemokrasi. Menurutnya, peran masyarakat, termasuk lembaga seperti Formades, dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah, termasuk yang berlangsung di tingkat desa. Oleh karena itu, laporan dari masyarakat yang diteruskan oleh Formades bukan pelanggaran, tetapi justru bagian dari mekanisme pengawasan yang sehat.
Formades, tambah Junaidi, bekerja berdasarkan laporan faktual yang disampaikan warga. Apa yang dijalankan bukan sekadar opini, melainkan hasil pengamatan dan keluhan langsung masyarakat yang merasa Dana Desa tidak dikelola sebagaimana mestinya. Ia menyebutkan, jika seorang kepala desa merasa terganggu dengan hal itu, seharusnya ia menjawab dengan klarifikasi atau pembenahan, bukan justru membawa kasus ke ranah hukum. Tindakan seperti itu hanya akan memperkeruh suasana dan menunjukkan seolah-olah desa bukan lagi ruang partisipatif, melainkan tertutup terhadap kritik.
Sebagai Ketua Umum, Junaidi memberikan dukungan penuh kepada seluruh pengurus DPC Formades Aceh Tenggara dan menyerukan agar tetap teguh dalam perjuangan memberantas penyimpangan Dana Desa. Ia menyatakan bahwa tugas Formades adalah memastikan anggaran yang diberikan negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat desa, bukan dikuasai oleh segelintir oknum yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ia meminta seluruh kader Formades untuk tidak gentar menghadapi tekanan seperti ini, karena kebenaran selalu memiliki kekuatan untuk bertahan.
Ia juga mengajak masyarakat luas untuk tidak takut menyampaikan laporan atau keluhan terkait pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, keberanian warga untuk bersuara menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola desa yang jujur dan bersih. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika ada upaya membungkam suara rakyat atau lembaga sosial, maka hal itu justru harus menjadi alarm bagi semua pihak bahwa praktik kekuasaan yang tidak sehat sedang terjadi.
Formades menegaskan bahwa akan terus berperan aktif sebagai penghubung suara masyarakat dalam pengawasan Dana Desa. Junaidi juga memastikan bahwa lembaganya siap menghadapi segala bentuk tekanan dan tidak akan berhenti hanya karena dilaporkan ke APH. Menurutnya, jika aparat hukum bekerja profesional dan berdasarkan hukum, maka laporan terhadap Formades justru akan memperkuat posisi mereka sebagai lembaga yang bekerja dengan data dan niat baik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
Melalui pernyataan ini, Junaidi mengingatkan bahwa pembangunan desa harus melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga sosial. Ketika pengawasan dimusuhi, maka yang terancam bukan hanya dana yang disalahgunakan, tetapi masa depan desa itu sendiri. Karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk kembali kepada semangat awal Dana Desa: membangun dari pinggiran dengan semangat transparansi, partisipasi, dan keadilan sosial. (*)
